Paradoks Pro Kebhinekaan Jokowi: Ambisi Devisa, Ancaman Papua


*
**

Muhammad Fawwaz Rifasya | Yogyakarta, Indonesia

MIFEE

Sumber gambar : Selasar

“Kesadaran akan kebhinnekaan dan keragaman akan menumbuhkan sikap saling menghargai dan memandang perbedaan sebagai anugerah yang wajib dijaga dan dirawat. ”

Untaian kalimat pembuka tulisan ini memang indah. Ditambah kalimat tersebut keluar dari sang pemimpin bangsa, Ir. H. Joko Widodo. Sungguh amanat pimpinan yang indah dan digelorakan secara masif dan berkobar. Beliaulah sang motivator kebhinnekaan yang tak lupa tunggal ika.

Rasa kebhinnekaan diklaimnya telah memudar di kalangan generasi penerus bangsa. Keadaan yang memaksanya mencipta program yang berorientasi internalisasi paham kebhinnekaan yang tunggal ika.

Safari orasi kebangsaan mulai dari hadapan para petinggi negara, forum internasional, organisasi masyarakat, mahasiswa, siswa-siswa, hingga para tenaga kerja Indonesia di luar negeri dilaksanakan dengan mantap. Paham kebhinnekaan yang menjadi tujuan, digelontorkan secara eksplisit.

Menganalogikan berbagai suku dan agama dengan sapu lidi yang sulit dipatahkan jika mampu bersama, memberikan contoh sederhana tentang urgensi persatuan dengan contoh kasus bahasa yang berbeda ketika bersua. Menggambarkan tentang keindahan jika mampu bertoleransi baik suku maupun agama. Penegasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejuk, damai dan indah.

Laman Presiden Republik Indonesia kurang lebih sudah menggambarkan betapa masifnya program orasi kebangsaan tersebut. Baik sebagai pelaksana hingga undangan dari organisasi masyarakat ataupun forum internasional.

Ketika kata “kebhinnekaan” dituliskan pada kolom pencarian di laman tersebut, hasil-hasil yang muncul ialah cuplikan orasi kebangsaan yang beliau bawa. Nilai-nilai warisan Soekarno, seperti gotong royong, ramah tamah, santun, dan toleran, ujarnya.

Salah satu cuplikan nilai-nilai yang berusaha diinternalisasikan kepada seluruh audiencenya dalam sambutan pada acara World Peace Forum (WPC) ke-6 pada 1 November 2016 di Istana Negara Jakarta :

“Indonesia memiliki Pancasila. Ideologi bangsa, cara berpikir dan bertindak, panduan hidup bangsa kami dalam melangkah maju. Kedua, dan sama pentingnya dengan Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika, sebuah pepatah lama di Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, dan inilah yang selalu menjadi pegangan kami.”

Ketimpangan Orasi Kebhinnekaan Jokowi dan Implementasi Kebijakannya

Nilai-nilai luhur Bhinneka Tunggal Ika yang dibawa oleh Jokowi tidak sepenuhnya menjadi cara berpikir dan bertindak ketika masuk dalam ranah pengimplemetasian kebijakan yang dibuat. Nilai luhur dari pemikiran Soekarno yang diklaimnya tidak sepenuhnya menjadi panduan hidup dalam melangkah maju seperti yang dikatakannya dalam forum yang diselenggarakan oleh Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisation (CDCC) pada 1 November 2016 lalu.

Nilai luhur dari pepatah lama yang menyebutkan bahwa dalam perbedaan yang hadir di Indonesia tetap dapat menjadi satu, tak sepenuhnya menjadi pegangan pemerintah dalam menjalankan amanahnya.

Apakah orasi kebangsaan yang dilakukan hanya untuk menutupi kontradiktif yang dilakukannya? Ataukah rezim Jokowi terjebak dalam ranah formalitas kebhinnekaan yang sebatas mengamini perbedaan dalam ranah ibadah, kegiatan keagamaan, antiteror, hingga preferensi dalam elektoral?

Dalam laman resmi Presiden, terdapat salah satu artikel yang mengklaim bahwa Indonesia merupakan panutan bangsa-bangsa lain di dunia dalam mengelola keragaman dan kemajemukan (Kantor Staf Presiden, 2017). Nampaknya pernyataan yang luhur ini sangat wajib direfleksikan dalam keadaan nyata di lapangan. Kata indah yang dilontarkan pada forum-forum nasional dan internasional itu nampaknya hanya akan menjadi tumpukan aksara berdebu dalam dunia esensi. Kata “kebhinnekaan” hanya jatuh pada ranah simbolik dengan sedikit ikhtiar esensi.

Pembicaraan mengenai kebhinnekaan yang dibawa oleh orang nomor satu di Indonesia ini tidak pernah membawa pikir ke arah bagaimana pemerintah seharusnya mengimplementasikan kebijakan dalam kondisi keberagaman Indonesia. Indonesia yang terdiri dari 17 ribu pulau, 714 suku bangsa, 1.100 lebih bahasa daerah, dan 34 provinsi pasti memiliki cara hidup yang berbeda (Kantor Staf Presiden, 2017). Cara hidup yang dimaksud mulai dari cara bagaimana mereka menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat; cara bagaimana memandang hak kepemilikian tanah; termasuk cara bagaimana mereka bertahan hidup, baik jenis makanan hingga bagaimana cara mendapatkannya.

THE MAHUZEs merupakan salah satu film yang menggambarkan kebijakan pemerintah pusat pimpinan Jokowi tidak menerapkan nilai-nilai kebhinnekaan yang diimplementasikan pada masyarakat Papua. Papua selalu menjadi sentral dalam pembahasan kebhinnekaan. Papua secara keseluruhan seakan dikecualikan dalam ranah pembicaraan kebhinnekaan. Papua selalu mendapatkan ‘kursi ketidakadilan’ sejak dalam pikir, terlebih dalam perkataan dan perbuatan.

MIFEE

Sumber gambar : Selasar  

Film ini kurang lebih menggambarkan program pemerintah yang ‘satu arah’ dengan nomenklatur program nasional Merauke Integrated Food and Energy (MIFEE).

Program MIFEE dimaksudkan untuk membangun ketahanan pangan dan energi yang diprediksi pada tahun 2020 sebanyak 27,1 jt jiwa akan sangat membutuhkannya (Irham, 2015). Papua menjadi daerah potensial untuk dibangun proyek ini dan telah diperkuat oleh RPJMN 2014-2019.

Dalam peresmian MIFEE pada Mei 2015, Jokowi menegaskan 1,2 juta hektar sawah siap untuk masyarakat Indonesia. Jokowi pada saat yang sama pun menjanjikan dengan masuknya investor-investor pada proyek MIFEE ini akan sangat menguntungkan untuk masyarakat Papua itu sendiri (THE MAHUZEs, 2015).

Dari angka-angka yang sudah dijabarkan di atas patut dikritisi dengan keadaan masyarakat Papua sendiri. Proyek MIFEE ini berdiri dalam 90,2% kawasan hutan. Presentase 90,2 % itu jika diangkakan yakni 1.153.347,5 hektar. Luas wilayah tersebut merupakan kawasan hutan yang akan dikonversi secara masif menjadi lahan agrobisnis (Carebesth & Bahari, 2012).

Secara langsung, proyek MIFEE ini akan memberangus daerah potensi penyedia kayu alam, sumber air Merauke, binatang buruan, serta sumber makanan pokok milik masyarakat Papua, khususnya suku Malind.

Dengan media tanam seluas itu yang membutuhkan banyak buruh tani dan dikontraskan dengan komposisi penduduk Merauke, proyek  MIFEE membutuhkan kurang lebih 4 juta buruh tani dan buruh transmigran dari luar daerah Papua (Carebesth & Bahari, 2012). Penduduk Merauke yang luas lahannya kurang lebih tersisa 500 hektar dari seluruh luas Merauke ini terancam tersisih dalam kompetisi pekerjaan baik sebagai buruh tani maupun buruh industri dikarenakan tingkat pendidikan yang lebih rendah dibanding para pendatang.

MIFEE

Sumber gambar : Selasar  

Tingkat pendidikan rendah bukan karena masyarakat Papua yang berusaha mengasingkan dan menjaga jarak dari fasilitas pendidikan yang diberikan pemerintahan, namun tuntutan pelayanan dasar pendidikan memang tidak dikabulkan secara optimal oleh pemerintah daerah (Carebesth & Bahari, 2012). Padahal pemerintah daerah memiliki urusan konkuren yang wajib dilaksanakan yakni memenuhi seluruh kategori pelayanan dasar.

Dengan sebagian data yang sudah dipaparkan, patut menjadi pertanyaan – siapa sasaran dari cadangan pangan yang pemerintah maksud? Jika tujuan yang dimaksud ialah masyarakat, pantaskah pemerintah mengabaikan kebutuhan masyarakat daerah yang dijadikan area proyek tersebut?

Jika kita buka data dari Yayasan Pustaka mengenai komoditas tanam yang berada dalam proyek ini, tanaman yang ditanam adalah tanaman-tanaman yang berorientasi ekspor seperti padi, jagung, hingga bahan bakar hayati, yakni kelapa sawit (Irham, 2015). Berdasarkan hasil temuan tersebut pula, proyek ini memproduksi pangan kualitas premium.

Jika dilihat dari kebiasaan konsumsi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, sangat jarang penduduk yang membeli atau mengonsumsi beras dan tanaman lainnya dengan kualitas premium (Abdullah, 2015). Sejauh ini komoditas pangan premium itu memang hanya berorientasi untuk pasar, yakni kegiatan ekspor negara.

Di samping fakta tersebut, perlu kita sadar juga bahwa kebutuhan pangan pokok masyarakat Papua yang tanahnya merupakan bagian dari proyek MIFEE tersebut yakni sagu. Sedangkan sisa lahan non proyek MIFEE di Merauke hanya tersisa 500 hektar.

“Program pengembangan pertanian pangan dan bahan bahar hayati yang berskala luas di bawah naungan MIFEE, tidak banyak menghadirkan manfaat bagi warga setempat. Tanah dan hutan sagu kami hilang. Tempat keramat (pusat kosmologi masyarakat adat) suku Malind-Anim tercemar karena wilayah adat terbongkar akibat pembukaan lahan”

Pernyataan tersebut tercuap dari Martin, salah seorang suku Malind-Anim yang merasa tidak mendapatkan manfaat apapun, bahkan merasa dirugikan dengan berdirinya program MIFEE yang memiliki cita-cita luhur menyediakan cadangan pangan tersebut. Bahkan ironinya, sagu yang menjadi bahan makanan pokok masyarakat sekitar pun “hilang” demi proyek ini. Nampaknya Jokowi dan rencana pembangunannya memang sengaja menciptakan lapar untuk proyek cadangan makanan yang entah untuk siapa tersebut.

Banyak lapisan masyarakat di luar masyarakat Papua pun yang merasa dan mengganggap bahwa proyek ini hanya akan menguntungkan pihak investor. Hal yang paling menguatkan argumen tersebut yakni keputusan pemerintah yang memberikan Hak Guna Usaha (HGU) lahan hutan dari perkebunan kepada investor, bukan pada rakyat papua (Abdullah, 2015). Investor mendapatkan hasil yang cukup besar dari proyek ini, yakni dengan ratio keuntungan 80 : 20 (THE MAHUZEs, 2015).

Menurut pendapat masyarakat yang digunakan lahannya untuk proyek ini, keuntungan 20% sangat kecil karena belum termasuk pajak dan biaya administratif lainnya. Selain dari sisi materil, pemilik tanah merasa sangat dirugikan karena tidak bisa memanen sagu dan berburu hewan untuk bahan makanan seperti sedia kala.

“Mereka (pemerintah) lebih peduli kepada investor daripada rakyatnya sendiri. Lihat saja, di sini tidak ada listrik sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, Wendu selalu gelap. Dulu di sini ada hutan sagu, tetapi sudah digusur proyek jalan (untuk MIFEE).”

Christian Basik, seniman di Wendu, Distrik Semangga, Kab. Merauke
dalam Kompas edisi 6 Agustus 2010

Pangan untuk Siapa?

Proyek MIFEE sejak awal sama sekali tidak sensitif dengan latar belakang masyarakat Merauke terkhusus suku Malind-Anim yang terdampak langsung. Proyek pangan ini pasalnya membuat masalah pangan pada masyarakat sekitar.

Masyarakat terdampak proyek pada kesehariannya mengonsumsi sagu sebagai makanan pokok. Sagu ini diperoleh dari hutan sagu yang kini telah ditebangi dan dibuka lahannya untuk sawah, jagung, dan kelapa sawit dengan kualitas ekspor. Ancaman dari alur kejadian tersebut mengerucut pada potensi konflik yang akan terjadi di masyarakat.

MIFEE

Sumber gambar : Selasar  

Konflik yang sangat mungkin memanas dari apa yang sudah terjadi terdapat pada dua jenis, yakni konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal melibatkan pemerintah dan investor dengan masyarakat Papua yang terdampak proyek.

Bumbu-bumbu konflik selain proyek ini pun sangat banyak, satu di antaranya yakni masyarakat Papua yang berniat untuk memerdekakan diri dari cengkraman pemerintah. Masyarakat Papua memandang bahwa pemerintah hanya tertarik pada potensi sumber daya alam yang ada di tanah Papua dan tidak memprioritaskan layanan dasar untuk masyarakat Papua.

Tidak menghormati hukum adat yang terdapat di Papua pun salah satunya dapat menjadi pemicu konflik vertikal yang disebutkan di atas. Pada cuplikan film The MAHUZEs, investor tetap melakukan proses pembukaan lahan hutan ulayat yang sudah ditanami kepala babi. Prosesi penanaman kepala babi merupakan ritual suci suku Malind dan merupakan simbol kuasa bahwa keputusan melawan adalah keputusan final yang tak boleh diganggu gugat.

Selain itu, paradigma yang dipercaya oleh masyarakat Papua tentang “tanah adalah ibu” pun diacuhkan dengan tetap masuknya alat berat pada tanah ulayat yang sangat dihormati oleh masyarakat adat sekitar.

Konflik horizontal yang sangat memungkinkan terjadi yakni antarmasyarakat Papua pro dan kontra MIFEE. Selain itu, potensi konflik horizontal terletak pada entitas masyarakat asli Papua dan pendatang yang dikirimkan untuk proyek MIFEE.

Jika kondisi seperti ini terus dipertahankan, hal ini membuat pemerintah Indonesia tidak ada bedanya dengan pemerintah Kolonial di masa lalu. Proses membuka hutan dan tanah ulayat untuk perkebunan orientasi ekspor adalah hal yang sama-sama dilakukan oleh dua pemerintahan yang berbeda zaman ini (Carebesth & Bahari, 2012). Pemerintah mempertahankan bahkan memperluas luka masyarakat Papua dengan melakukan hal sama dengan apa yang telah pemerintah Kolonial Hindia Belanda lakukan.

Selain itu, budaya dan hukum adat Papua pun kini telah diintervensi dan dikalahkan posisi prioritasnya oleh kapital dan kepentingan pemerintah dan investor. Masyarakat Papua yang terdampak proyek MIFEE ini seharusnya memiliki hak untuk turut menentukan kebijakan dan jalannya pembangunan di Papua, tanah mereka sendiri.

Jokowi sebagai orator kebangsaan yang selalu menggaungkan kebhinekaan pun dipertanyakan internalisasi nilai kepancasilaannya. Toleransi yang selalu digaungkannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan sikap kebijakannya yang tidak menghormati adat, cara hidup, bahkan kebutuhan hidup masyarakat setempat. Selalu dicitrakan merakyat semakin membuat gap antara sikap wong cilik-nya dengan kebijakan yang dilaksanakannya.

Jadi, apakah Jokowi terjebak dalam tokenisme nilai-nilai kebhinnekaan yang dibawanya selalu?

Referensi

Abdullah, S., 2015. MIFEE dan Mimpi Swasembada Pangan. [Online]
Available at: http://kedaulatanpangan.net/2015/07/mifee-dan-mimpi-swasembada-pangan[Diakses 18 September 2017].
Carebesth, S. & Bahari, S., 2012. Merauke Integrated Food and Energy Estate : Berkah atau Bencana bagi Rakyat Papua?. [Online]
Available at: http://binadesa.org/wp-content/uploads/2013/08/MIFEE-Berkah-atau-Bencana-bagi-Rakyat-Papua.pdf [Diakses 18 September 2017].
Friastuti, R., 2017. Jokowi : Kebhinekaan Kita Sedang Diuji. [Online]
Available at: http://kumparan.com/rini-friastuti/jokowi-kebhinekaan-kita-sedang-diuji [Diakses 20 September 2017].
Irham, M., 2015. MIFEE, Tongkat Estafet Lumbung Pangan SBY ke Jokowi. [Online]
Available at: http://varia.id/2015/01/24/mifee-tongkat-estafet-lumbung-pangan-sby-ke-jokowi[Diakses 18 September 2017].
Kantor Staf Presiden, 2016. Menjaga dan Merawat Kebhinekaan. [Online]
Available at: http://presidenri.go.id/topik-aktual/menjaga-dan-merawat-kebhinnekaan.html[Diakses 18 September 2017].
Kantor Staf Presiden, 2016. Menjaga Kebhinnekaan Agar Selalu Tunggal Ika. [Online]
Available at: http://presidenri.go.id/berita-aktual/menjaga-kebhinnekaan-agar-selalu-tunggal-ika [Diakses 18 September 2017].
Kantor Staf Presiden, 2016. Presiden : Pegangan Kami Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. [Online]
Available at: http://presidenri.go.id/berita-aktual/presiden-pegangan-kami-pancasila-dan-bhineka-tunggal-ika [Diakses 18 September 2017].
Kantor Staf Presiden, 2017. Ajak Bangsa Indonesia Sebarkan Semangat Bhinneka Tunggal Ika. [Online]Available at: http://presidenri.go.id/blusukan-2/ajak-bangsa-indonesia-sebarkan-semangat-bhinneka-tunggal-ika.html [Diakses 17 September 2017].
Kantor Staf Presiden, 2017. Semangat Kebangsaan Berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. [Online]
Available at: http://presidenri.go.id/artikel-terpilih/semangat-kebangsaan-berlandaskan-bhinneka-tunggal-ika.html [Diakses 18 September 2017].
THE MAHUZEs. 2015. [Film] Disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Indonesia: Watchdog Image.

 

*tulisan ini merupakan critical review atas film The MAHUZEs yang diproduksi oleh Watchdog Image
** tulisan ini diterbitkan pada Selasar dengan judul “Paradoks Pro Kebhinekaan Jokowi: Ambisi Devisa, Ancaman Papua” pada tanggal 6 November 2017 lalu (https://www.selasar.com/jurnal/39352/Paradoks-Pro-Kebhinekaan-Jokowi-Ambisi-Devisa-Ancaman-Papua)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *