Stereotip IPS Anak Nakal dan Repelita Orde Baru 2


Muhammad Fawwaz Rifasya | Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Ilustrasi Anak SMA jurusan IPS

Gambar : Ilustrasi Anak SMA jurusan IPS (Sumber : Dokumentasi Pribadi)

Tema penulisan ini merupakan isu yang menjadi rahasia umum di negeri kita tercinta.
Ketidakadilan pikiran yang hadir tak banyak orang tahu dari mana dia berasal namun terus
diamini masyarakat hingga saat ini. Masyarakat Indonesia terkesan taqlid dengan stereotip dan
labelling yang disematkan kepada siswa-siswa jurusan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) di SMA
(Sekolah Menengah Atas). Masyarakat tak mempermasalahkan dan tetap mereproduksi
diskursus tak adil ini.

Sebagai seseorang yang pernah duduk di bangku jurusan IPS pada masa putih abu,
penulis pun mengalami pahitnya stereotip dan labelling dalam masyarakat yang secara sadar
dan tidak sadar telah disematkan pasca penandatanganan kontrak belajar dengan pihak SMA.
Melihat beberapa siswa menangis dan merengek minta dipindahkan ke kelas IPA (Ilmu
Pengetahuan Alam) menjadi pengalaman pertama yang memukul dalam masa ini. Pengalaman
ini menimbulkan keraguan dalam diri dan resah memikirkan masa depan pasca masa putih abu.
Ekspresi yang muncul pasca pengumuman penerimaan dalam kelas IPS sebagian besar
memperlihatkan kekecewaan dan ketakutan akibat gagalnya ekspektasi menjadi realita atau
realita yang ada tak pernah terbayangkan atau bahkan realita yang ada telah dibayangkan
namun secara picik. Tak heran, selama seminggu pasca pengumuman – ruang guru Bimbingan
Konseling selalu dipenuhi oleh tangisan hingga amarah siswa dan orang tuanya guna memelas
dan memaksa anaknya dimasukkan dalam kelas IPA.

“Kamu masuk IPS karena tidak sanggup untuk belajar di IPA ya?” ; “Kamu masuk IPS
karena nilaimu lebih rendah dari anak kelas IPA ya?” ; “Kamu sewaktu SMP kan juara umum,
kok sekarang kamu masuk IPS?” ; “Anak IPS kan nakal” ; “Ilmu di IPS kan tidak pasti karena
masyarakat itu dinamis” ; “prospek kuliah dan kerja anak-anak IPS susah, Indonesia sedang
butuh dokter, teknisi, programmer, dan lainnya yang basic-nya IPA” “kamu kan suka berpikir,
kenapa masuk IPS?”– celotehan-celotehan tersebut adalah sekian dari berpuluh-puluh kata-kata yang pernah penulis terima di masa SMA baik dari teman, guru-guru SD dan SMP, masyarakat di sekitar tempat tinggal bahkan hingga dalam keluarga sendiri. Secara tidak langsung, perkataan tersebut menempatkan siswa jurusan IPS menjadi “warga negara kelas dua” dalam sekolah. Sungguh kuat wacana yang “menang” dalam masyarakat ini hingga dapat menciptakan kelas dalam arena menuntut ilmu. Wacana dominan ini dapat menciptakan kelas dalam ilmu hingga menimbulkan kesan terdapat ilmu yang bermanfaat dan kurang bahkan tidak bermanfaat dalam masyarakat.

Wacana yang mendiskreditkan jurusan IPS ini telah lama hidup di masyarakat yang dibuktikan dengan dari mana saja wacana ini direproduksi dan menginfeksi. “Golongan tua dan muda” masih terus mengamini dan menjalankan wacana ini. Upaya memberikan wacana tandingan dari beberapa individu bahkan kelompok telah dilakukan juga guna mematahkan wacana yang dominan dalam masyarakat. Penuntutan keadilan dalam ranah pikiran mengharapkan outcome adil dalam perkataan dan perbuatan terhadap pilihan jalur pendidikan manapun (kelas IPA, IPS atau Bahasa) dalam masyarakat.

Jika ditelusur dalam mesin pencari di Internet, wacana-wacana tandingan yang dimunculkan masih berkutat pada hal pembelaan yang hanya “antonim” dari wacana yang ada. Tulisan-tulisan dalam website dan blog di dunia maya tersebut masih berkutat pada judul “anak IPS nakal hanya mitos” ; “Anak IPS bukan seperti apa yang kamu pikirkan” ; “Pemikiran keliru tentang anak IPS” ; dan lain sebagainya. Sejauh ini penulis belum melihat ada tulisan yang membahas fenomena diskursus dominan ini yang dikaitkan dengan politik atau secara khusus kekuasaan. Kekosongan tulisan tersebut akan dimanfaatkan pada penulisan esai ini. Tulisan diharapkan dapat memantik pembaca untuk menelusuri lebih jauh dan membuat kajian yang lebih matang terkait hal ini. Tulisan ini diharapkan dapat mewarnai arena pertarungan diskursus sehingga dapat menggugat diskursus dominan hingga ke akarnya.

Tulisan ini akan menggunakan pendekatan post-strukturalisme guna melihat “gelas-gelas kaca” yang ada dalam masyarakat. Merupakan sebuah kepastian bahwa tulisan ini akan membahas kaitan antara wacana yang bergulir dengan kekuasaan yang hidup. Mendekonstruksi wacana akan dilakukan sebagai pengungkap asal-usul suatu cara “berpikir dan mengetahui” yang ada dalam masyarakat (Jones, 2010). Intinya, tulisan ini berusaha memunculkan wacana baru yang pada dasarnya bertujuan untuk mendefinisikan dan memberikan pengaruh terhadap individu-individu dengan “cara” baru.

Untuk mendapatkan petunjuk dari mana wacana ini digulirkan, kita dapat berkaca pada fenomena yang sedang terjadi di Jepang terhadap universitas-universitas yakni dengan kebijakan mengurangi atau menghilangkan program akademik dalam humaniora dan ilmu sosial. Sebab terbitnya kebijakan penghapusan atau pengurangan program akademik humaniora dan ilmu sosial ini yakni menyesuaikan dengan kebutuhan negara Jepang. Menurut Perdana Menteri Abe, Jepang sedang mengalami “kegoyahan” dalam penelitian ilmu alam sehingga yang dibutuhkan Jepang yakni melakukan pendidikan kejuruan yang lebih praktis yang dinilai lebih dibutuhkan masyarakat dibanding memperdalam penelitian akademik yang sangat teoritis (Prastiko, 2015).

Pemerintah Jepang dapat mengendalikan pendidikan apa yang harus diberikan kepada warganya menyesuaikan dengan kebutuhan negaranya. Pemerintah memunculkan diskursus secara eksplisit tentang penyesuaian kebutuhan pendidikan untuk kepentingan pemerintahan Jepang. Kebijakan yang dinilai konfrontatif ini didesak pula oleh sistem demokrasi Jepang yang menuntut transparansi pemerintahan sehingga demokrasi deliberatif dapat dijalankan secara maksimal untuk menjaring dan mencari solusi yang lebih baik.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, kondisi masyarakat Jepang yang menuntut transparansi pemerintahan sudah dilakukan pula di pemerintahan Indonesia. Apa yang harus dilakukan dalam rangka dekonstruksi wacana dominan yakni melihat track record pemerintahan Indonesia sebelum adanya transparansi. Hal ini dilakukan sebab wacana yang digulirkan merupakan wacana yang laten, wacana yang menjadi rahasia umum, wacana yang terkadang jarang bahkan tidak pernah frontal didiskusikan dalam ranah publik.

Jika kita kaitkan dengan pemerintahan Indonesia pra-transparansi, kita dapat langsung mengaitkannya dengan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Tingginya tingkat korupsi hingga krisis ekonomi pada masa ini salah satunya disebabkan oleh buruknya tingkat transparansi pemerintahan [1]. Kemudian kita dapat menkontekstualkannya dengan melihat upaya “penggiringan” oleh pemerintah di ranah pendidikan guna pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada masa itu.

Pola yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dewasa ini dengan pemerintah Orde Baru pada tujuannya serupa. Hal yang membuat perbedaan dari apa yang dilakukan oleh kedua pemerintah ini yakni mengenai secara implisit dan eksplisitnya wacana digulirkan. Kedua pemerintah ini melakukan pengarahan pendidikan apa yang harus diterima oleh masyarakat guna menunjang kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat secara luas. Kedua pemerintah ini sedang menjalankan kekuasaan seperti yang diejawantahkan oleh Michel Foucault, “pouvoir et savoir s’impliquent directment l’un l’autre” – kekuasaan dan ilmu pengetahuan berimplikasi secara langsung satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Pada intinya, kedua pemerintah yang berkuasa ini telah menciptakan entitas pengetahuan sehingga penyelenggaraan pengetahuan tersebut memberikan implikasi pada kekuasaan (Ismoyo, 2011).

Kemudian langkah-langkah yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan pendidikan masyarakat dengan kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan, salah satunya yang menjadi sorotan yakni kebijakan tentang pembentukan Yayasan Supersemar yang salah satu fungsinya memberikan beasiswa untuk siswa SMTA Kejuruan (Sekolah Menengah Kejuruan), mahasiswa S1 hingga S3 (Yayasan Supersemar, 1994). Pembahasan di bawah akan melihat kaitan pemberian beasiswa Supersemar dengan pembangunan nasional yang digalakkan kekuasaan pemerintah Orde Baru.

Penggiringan pengetahuan ke arah yang sesuai dengan kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat dari instrumen beasiswa Supersemar dapat dilihat dan ditelusuri dari catatan pengalokasian beasiswa Supersemar : Daerah manakah alokasi dana beasiswa paling banyak diberikan? Kelompok kejuruan manakah yang paling banyak diberikan dana beasiswa? Kampus manakah yang paling banyak diberikan dana beasiswa?

Berikut merupakan data alokasi penerimaan beasiswa Supersemar di tahun 1993-1994:

a. Alokasi Beasiswa Supersemar Periode Tahun 1993-1994 SMTA Kejuruan

Sumber : Yayasan Supersemar, 1994
No Instansi l Perguruan 93-’94 ’92-’93
A. Jalur Ditjen Dikdasmen
1 Kanwil Depdikbud Dl Aceh 561 550
2 Kanwil Depdikbud Sumatera Utara 1,200 1,196
3 Kanwil Depdikbud Riau 391 378
4 Kanwil Depdikbud Sumatera Barat 1,025 1,001
5 Kanwil Depdikbud Jambi  318 302
6 Kanwil Depdikbud Sumatera Selatan 763 755
7 Kanwil Depdikbud Bengkulu 248 246
8 Kanwil Depdikbud Lampung  438  416
9 Kanwil Depdikbud Jawa Barat  2,151  2,092
10 Kanwil Depdikbud DKI Jakarta Raya   1,575  1,563
11  Kanwil Depdikbud Jawa Tengah  2,580  2,523
12 Kanwil Depdikbud Dl Yogyakarta  954  943
13  Kanwil Depdikbud Jawa Timur   2,319  2,268
14  Kanwil Depdikbud Bali  464  464
15  Kanwil Depdikbud Nusa Tenggara Barat  433  357
16  Kanwil Depdikbud Nusa Tenggara Timur  447  377
17  Kanwil Depdikbud Kalimantan Barat  401  325
18  Kanwil Depdikbud Kalimantan Tengah  400  315
19  Kanwil Depdikbud Kalimantan Selatan  541  426
20  Kanwil Depdikbud Kalimantan Timur  602  461
21  Kanwil Depdikbud Sulawesi Utara  769  608
22  Kanwil Depdikbud SulawesiTengah  446  326
23  Kanwil Depdikbud Sulawesi Tenggara  410  340
24  Kanwil Depdikbud Sulawesi Selatan  1,347  1,062
25  Kanwil Depdikbud Maluku  481  408
26  Kanwil Depdikbud Irian Jaya  473  366
27  Kanwil Depdikbud Timor Timur  390  300
B. Jalur Kelompok
28 SPP (Dep. Pertanian) 2,100 2,000
29 SKMA (Dep. Kehutanan) 235 200
30 SMTA Kejuruan (Perg. Taman Siswa) 380 380
31 SMTA Kejuruan (Perg. Muhammadiyah) 380 380
Jumlah 25,222 23,328

b. Alokasi Beasiswa Supersemar Perguruan Tinggi Negeri

Sumber : Yayasan Supersemar, 1994
A. Departemen Dikbud ’93-’94 ’92-’93
No Nama Perguruan Tinggi S1 Poli S1 Poli
1 Universitas Indonesia, Jakarta 280 50 280 50
2 IKIP Jakarta, Jakarta 290 290
3 Institut Pertanian Bogor, Bogor 240 240
4 Universitas Padjadjaran, Bandung 275 275
5 InstitutTeknologi Bandung, Bandung 220 100 220 50
6 IKIP Bandung, Bandung 185 185
7 Univ Jenderal Soedirman, Purwokerto 200 200
8 Universitas Diponegoro, Semarang 225 50 225 50
9 IKIP Semarang, Semarang 160 160
10 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 500 500
11 IKIP Yogyakarta, Yogyakarta 160 160
12 Universitas Sebelas Maret, Surakarta 225 225
13 UniversitasAirlangga, Surabaya 250 250
14 Inst Teknologi Nopember, Surabaya 200 100 200 50
15 IKIP Surabaya, Surabaya 160 160
16 Universitas Brawijaya, Malang 335 50 335 50
17 IKIP Malang, Malang 170 170
18 Universitas Jember, Jember 160 50 160
19 Universitas Syiah Kuala, BandaAceh 250 50 250 50
20 Universitas Sumatera Utara, Medan 225 50 225 50
21 IKIP Medan, Medan 135 135
22 Universitas Riau, Pakanbaru 150 130
23 Universitas Andalas, Padang 170 100 170 50
24 IKIP Padang, Padang 120 120
25 Universitas Jambi, Jambi 120 120
26 Universitas Sriwijaya, Palembang 175 50 175 50
27 Universitas Lampung, Bandarlampung 130 50
28 Universitas Udayana, Denpasar 200 50 170 50

Jika kita memfokuskan pada minimal 3 terbesar alokasi beasiswa disalurkan, maka kita akan melihat berdasarkan daerah yakni : Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur ; sedangkan berdasarkan keprofesian yakni : SPP (Sekolah Pertanian Pembangunan) dan IKIP (Institut Keguruan Ilmu Pendidikan).

Dengan membaca data tersebut, analisis yang seharusnya dapat dilakukan yakni terkait pertanyaan : mengapa daerah tersebut dialokasikan lebih besar dibanding daerah-daerah lainnya? Jawaban pragmatis atas pertanyaan tersebut yakni karena jumlah penduduk pada ketiga provinsi tersebut lebih besar dibanding provinsi lainnya [2]. Namun jika kita lihat selain berdasarkan angka penduduk tersebut, terdapat angka lain yang menjadi rujukan jika disesuaikan dengan Repelita IV pada masa itu.

Berikut merupakan data produksi padi per provinsi (dalam ton) pada 1993 dan 1994 :

sumber : https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/865
ACEH 1.299.699 1.329.536
SUMATERA UTARA 2.918.152 3.079.960
SUMATERA BARAT 1.806.424 1.747.543
RIAU 436.297 445.361
JAMBI 607.529 564.722
SUMATERA SELATAN 1.409.559 1.347.611
BENGKULU 356.709 334.232
LAMPUNG 1.646.900 1.615.751
KEP. BANGKA BELITUNG
KEP. RIAU
DKI JAKARTA 28.488 22.965
JAWA BARAT 10.820.862 9.860.375
JAWA TENGAH 8.174.897 7.722.611
DI YOGYAKARTA 644.642 643.266
JAWA TIMUR 8.627.784 8.296.348
BANTEN
BALI 837.054 801.495
NUSA TENGGARA BARAT 1.186.926 1.187.513
NUSA TENGGARA TIMUR 381.915 410.757
KALIMANTAN BARAT 770.136 766.542
KALIMANTAN TENGAH 313.729 362.497
KALIMANTAN SELATAN 1.138.140 1.123.082
KALIMANTAN TIMUR 254.730 308.154
KALIMANTAN UTARA
SULAWESI UTARA 393.314 391.186
SULAWESI TENGAH 462.505 449.185
SULAWESI SELATAN 3.303.591 3.467.984
SULAWESI TENGGARA 220.919 246.936
GORONTALO
SULAWESI BARAT
MALUKU 51.330 29.904
MALUKU UTARA
PAPUA BARAT
PAPUA 37.090 42.864
INDONESIA 48.129.321 46.598.380

Berikut merupakan data luas panen padi per provinsi (dalam hektar) pada 1993-1994 :

(sumber : http://bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/864)
ACEH 323.589 329.041
SUMATERA UTARA 754.569 792.534
SUMATERA BARAT 394.412 382.740
RIAU 146.133 146.177
JAMBI 199.431 184.029
SUMATERA SELATAN 439.895 422.109
BENGKULU 109.807 104.747
LAMPUNG 433.078 425.940
KEP. BANGKA BELITUNG
KEP. RIAU
DKI JAKARTA 5.945 4.803
JAWA BARAT 2.152.592 1.960.210
JAWA TENGAH 1.580.657 1.498.279
DI YOGYAKARTA 136.534 135.838
JAWA TIMUR 1.639.016 1.577.107
BANTEN
BALI 159.994 152.808
NUSA TENGGARA BARAT 271.938 271.088
NUSA TENGGARA TIMUR 143.578 158.032
KALIMANTAN BARAT 330.442 328.445
KALIMANTAN TENGAH 151.812 180.928
KALIMANTAN SELATAN 395.646 390.426
KALIMANTAN TIMUR 110.157 132649
KALIMANTAN UTARA
SULAWESI UTARA 98.047 97.240
SULAWESI TENGAH 145.426 138.601
SULAWESI SELATAN 761.912 795195
SULAWESI TENGGARA 74.138 80.533
GORONTALO
SULAWESI BARAT
MALUKU 20.413 11.662
MALUKU UTARA
PAPUA BARAT
PAPUA 14.759 16.573
INDONESIA 10.993.920 10.717.734

Jika kita kaitkan dengan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), pemerintah memiliki sasaran sesuai dengan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang. Sasaran pemerintah semakin menguatkan indikasi terhadap angka-angka yang telah disajikan di atas. Sasaran pembangunan pemerintah selalu diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha memantapkan swasembada pangan (BAPPENAS, 2009).

Dengan melihat data produksi padi dan luas panen padi pada tahun 1993-1994 dan penjelasan Repelita tersebut, dapat ditarik suatu benang merah yakni pemerintah sedang gencar melakukan pembangunan dan pemerataan ekonomi dengan menitikberatkan pada sektor pertanian guna mewujudkan Indonesia swasembada pangan. Jika dikaitkan dengan angka beasiswa yang sebelumnya sudah terlebih dahulu disajikan, upaya pemerintah memberikan beasiswa pada siswa SMAT Kejuruan dan Mahasiswa tidak semata-mata untuk mencerdaskan anak bangsa namun karena kesadaran kemajuan bangsa datang dari pendidikan masing-masing individu dalam negara. Pemerintah melihat potensi dari para warga negara usia produktif ini dapat membantu mewujudkan rencana pembangunan pemerintah yang telah dirancang. Wilayah SMAT Kejuruan dan Perguruan Tinggi Negeri merupakan wilayah terdekat (regional) dengan “ladang” tempat pengamalan ilmu yang mereka telah dapatkan dibantu dengan beasiswa pemerintah. Lulusan-lulusan dari SMAT Kejuruan dan Perguran Tinggi Negeri di wilayah itu pun secara tidak langsung dituntut untuk turut berkontribusi membangun masyarakat dan sejalan dengan program pemerintahan yang telah diagendakan.

Dalam data sebelumnya digambarkan bahwa penerima beasiswa tertinggi selain yang dikhususkan mendalami tentang pertanian pembangunan yakni tentang ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan pun dibutuhkan oleh pemerintah untuk terus mereproduksi wacana di kalangan generasi penerus bangsa supaya dapat diarahkan menuju tujuan yang sama dengan tujuan pemerintah. Secara tidak langsung, pemerintah “menggunakan” ilmu pendidikan sebagai alat pelanggeng dan pembesar kekuasaan.

Kesimpulan
Tulisan ini berusaha membawa wacana baru guna menggugat wacana dominan yang terjadi dalam masyarakat. Wacana dominan walaupun menghegemoni namun tetap bergerak secara implisit dan kebanyakan orang tidak tersadar sedang dan telah melakukan reproduksi wacana yang coba digulirkan penguasa dalam hal ini pemerintah. Tulisan ini dalam rangka menjalankan praktik diskursif dalam rangka pertarungan wacana dalam masyarakat. Penulis memandang saat ini merupakan giliran wacana tandingan mendefinisikan dan mengontrol subjek dalam mendefinisikan realitas dengan cara baru.

Sangat jelas dalam tulisan ini peran individu untuk turut mengubah tafsir terhadap realitas hanya sebatas berada pada struktur tertentu, karena pada hakikatnya individu bertindak sesuai dengan struktur yang tidak bisa mereka lihat dan terkadang mereka tidak mempunyai kesadaran tentangnya (Marsh & Stroker, 2012).

Tulisan ini menggambarkan bahwa stereotip dan labelling terhadap siswa SMA jurusan IPS sebagai anak nakal dan terkadang IPS dipandang sebagai ilmu yang kurang bermanfaat bagi masyarakat disebabkan karena adanya wacana yang dimunculkan pemerintah Orde Baru untuk menggiring masyarakat untuk turut serta mewujudkan rencana pembangunan yang dirancang oleh pemerintah. Wacana yang digulirkan didukung dengan langkah-langkah strategis dari pihak yang berkuasa yakni dengan menerbitkan rencana pembangunan hingga memberikan beasiswa dari yayasan yang dibentuk oleh pemerintah. Pemerintah mengarahkan masyarakat untuk mengenyam pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan sistem yang ada. Secara tidak langsung, orang-orang yang bergelut dalam ilmu sosial “dikorbankan” oleh wacana yang ada karena yang lebih diprioritaskan adalah lulusan-lulusan pendidikan yang menguasai tentang sektor-sektor yang dibutuhkan dalam mewujudkan rencana pembangunan, dalam hal ini sektor pertanian yang notabene digeluti oleh siswa IPA pada SMA.

Daftar Pustaka
AM, S. & Yuliantri, R. D. A., 2012. Dinamika Pendidikan Pada Masa Orde Baru (Kebijakan Daoed Joseof dan Nugroho Notosusanto), Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

BAPPENAS, 2009. Repelita IV – Buku III. [Online] Available at: http://bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/repelita-iv—buku-iii/ [Diakses 30 Maret 2017].

Gemari, 2010. Bukti Keberhasilan Yayasan Supersemar. Supersemar Award, 11 Juli, pp. 72-73.

Ismoyo, J., 2011. Pengetahuan dan Kekuasaan dalam Pemikiran Michel Foucault. [Online] Available at: http://ismoyojessy.id/2011/11/pengetahuan-dan-kekuasaan-dalam.html [Diakses 31 Maret 2017].

Jones, P., 2010. Pengantar Teori-Teori Sosial – Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme. 2nd penyunt. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kustiani, R., 2007. Pengurus Yayasan Supersemar Dinilai Memiliki Kekuasaan Sangat Besar. [Online] Available at: https://m.tempo.co/read/news/2007/12/04/055112844/pengurus-yayasan-supersemar-dinilai-miliki-kekuasaan-sangat-besar [Diakses 30 Maret 2017].

Marsh, D. & Stroker, G., 2012. Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik. 3rd penyunt. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Prastiko, I. B., 2015. Kekhawatiran Besar untuk Bidang Humaniora dan Ilmu Sosial di Universitas Jepang. [Online] Available at: http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/09/kekhawatiran-besar-untuk-bidang-humaniora-dan-ilmu-sosial-di-universitas-jepang [Diakses 30 Maret 2017].

Pratomo, H. B., 2015. Di Era Soeharto, Petani Indonesia Menjadi Penyumbang Pangan Dunia. [Online] Available at: https://www.merdeka.com/uang/di-era-soeharto-petani-indonesia-menjadi-penyumbang-pangan-dunia.html [Diakses 30 Maret 2017].

Pratomo, H. B., 2015. Intip Kisah Soeharto Wujudkan Swasembada Pangan Indonesia. [Online] Available at: https://www.merdeka.com/uang/intip-kisah-soeharto-wujudkan-swasembada-pangan-indonesia.html [Diakses 30 Maret 2017].

Reporter Merdeka, 2015. Ini Aliran Dana Yayasan Supersemar Soeharto Sejak Tahun 1975. [Online] Available at: https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-aliran-dana-yayasan-supersemar-soeharto-sejak-tahun-1975.html [Diakses 30 Maret 2017].

Supriatma, A. M. T., 2010. Widjojo Nitisastro, Mafia Berkeley dan Para Teknokrat Itu. [Online] Available at: https://www.academia.edu/2624397/Widjojo_Nitisastro_Mafia_Berkeley_dan_Para_Teknokrat_Itu [Diakses 30 Maret 2017].

Wikipedia, 2017. Kabinet Pembangunan IV. [Online] Available at: https://id.wikipedia.org/wiki/Repelita [Diakses 30 Maret 2017].

Yayasan Supersemar, 1994. Profil Yayasan Supersemar. [Online] Available at: http://www.supersemar.or.id/profilsupersemar.pdf [Diakses 30 Maret 2017].

[1] Untuk pembahasan lebih menyeluruh mengenai hal ini dapat dibaca pada artikel Korupsi Dapat Dicegah dengan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan yang ditulis oleh Prof. Dr. Anwar Nasution – https://prasetya.ub.ac.id/berita/Korupsi-Dapat-Dicegah-dengan-Transparansi-dan-Akuntabilitas-Keuangan-8560-id.html

[2] Data penduduk Indonesia per Provinsi pada 1990-1995 dapat dilihat pada data Badan Pusat Statistik di http://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1267


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 thoughts on “Stereotip IPS Anak Nakal dan Repelita Orde Baru